Ksatria Hukum serta Tipologi Hakim

Tulisan kali ini akan membicarakan peristiwa yang belakangan terjadi pada ujung tombak sebuah keadilan, yakni peristiwa yang sangat meprihatinkan ketika seorang hakim tidak berlaku sesuai pada tempatnya, Terakhir Wakil Ketua Hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyobudi Tejocahyono tertangkap tangan dalam perkara penyuapan, dan diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hal ini menambah banyak rentetan hakim yang menjadi tersangka di jejuri pesakitan dalam peristiwa hukum di negara kita tercinta ini yang berlandaskan dasar negaranya sebagai Negara Hukum (Welfare State)

Hakim adalah pekerjaan mulia tidak semua orang mampu menjadi hakim, apa yang dilakukan hakim adalah memutuskan suatu masalah hukum dengan cermat, teliti, dan tepat berdasarkan hukum  peraturan perundang-undanagan yang berlaku dengan mendudukan perkara pada tempatnya sehingga memberikan keadilan terhadap terdakwa dan korban.

Rasulullas SAW memberikan motivasi dan menghargai pekerjaan hakim dalam sebuah hadis, Dari Amar Ibnu al-Ash RA bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. “Apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran maka baginya dua pahala apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah maka baginya satu pahala (HR. Bukhari-Muslim) Baca lebih lanjut

Dipublikasi di ILMU HUKUM | Tag , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Pengantar lembaga-lembaga Mandiri

Secara teori hukum maupun teori politik teradapat 3 fungsi kekuasaan dalam negara yakni, Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, (1689-1785, Montesqieu) masing-masing kekuasaan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing secara mutlak dalam artian antara kekuasaan satu sama lain tidak mencampuradukan tugas dan fungsinya masing-masing, jika hal itu terjadi maka kebebasan akan terancam.

Dewasa ini istilah Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum tata Negara, ILMU HUKUM | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Kedudukan komisi Yudisial Republik Indonesia

I. PENGERTIAN

Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga negara hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang dibentuk untuk mengawasi perilaku korps kehakiman dan menyeleksi hakim agung. UU NO.  22 Thn. 2004 Pasal 1 ayat (1) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. DASAR HUKUM

Komisi Yudisial negara kita secara jelas disebut di tiga peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945,

–         Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum tata Negara | Tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Kejahatan anak (Delikuensi anak)

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak, lingkungan, khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku anak-anak, termasuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak-anak.

Beberapa waktu terakhir ini, banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Dari berbagai mass media, baik elektronik maupun cetak, kita selalu mendengar dan mengetahui adanya kejahatan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pelaku kejahatan atau pelaku perilaku jahat di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat yang masih anak-anak atau yang biasa kita sebut sebagai kejahatan anak atau perilaku jahat anak.

Fakta menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan anak itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya. Kejahatan anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang di anggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal , atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum.

Kejahatan anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi , penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Ketentuan kejahatan anak atau di sebut delikuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Spesifikasi delikuensi anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuhbersama perkembangan dan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah delikuensi anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat.

Perilaku jahat anak merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.

Anak-anak yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri, atau justru menyalahgunakan kontrol-diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan. Pada umumnya anak-anak tersebut sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya.

Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan itu antara lain adalah :

1.Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.

2.Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.

3.Salah-asuh dan salah-didik orang tua, sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya.

4.Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.

5.Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal.

6.Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Pakar kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana/ kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang. Secara implisit berbagai faktor dapat dijadikan sebagai sistem untuk merumuskan kejahatan pada umumnya ataupun kejahatan anak pada khususnya. Berbeda dengan seseorang anak dalam melakukan kejahatan, tampak bahwa faktor-faktor apapun yang di dapat pada diri anak yang jelas semuanya tidak terstruktur maupun disikapi terlebih dahulu.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum Pidana, ILMU HUKUM | Tag , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Pentingnya mengetahui Proses Penjatuhan Pidana

Dalam Undang-Undang dasar 1945, pasal 24 ayat 1 (hasil perubahan ketiga) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jika dihubungkan dengan pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka norma dasar ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bahwa negara melalui lembaga-lembaga yang menerima kekuasaan darinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, harus melaksanakan kekuasaannya itu dengan tujuan tiada lain untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat, dalam memperoleh suatu keadilan dari proses penegakan hukum.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Hukum Pidana, ILMU HUKUM | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Kantor Astarman Ginting SH & Partners

Kantor kami Advokat – Konsultan Hukum (Advocate & Legal Consultant) Astarman Ginting, S.H & Partners berdiri pada tanggal 15 Januari 1991 sampai sekarang, selama dalam perjalanan kariernya dalam bidang advokat ini telah banyak menangani masalah-masalah hukum baik itu dalam perkara litigasi maupun non-litigasi.

Bahwa sebelum Astarman Ginting, S.H memulai kariernya sebagai advokat Astarman Ginting, S.H sudah  pernah bekerja pada kantor advokat konsultan hukum Saragih & Partners dan setelah itu pernah membuka kantor advokat Konsultan Hukum GSP & Partners (Ginting, Suherman, Perangin-angin) & Partners, sebelum pada akhirnya Astarman Ginting, S.H Memutuskan untuk membuka kantor Hukum sendiri, yang bernama Astarman Ginting, S.H & Partners. Bahwa sejak menjadi advokat sudah banyak menangani permasalahan hukum diantaranya: 1). Hukum Pidana,  2). Hukum Perdata, 3). Hukum Perburuhan, 4). Hukum Tata Usaha Negara, 5). Hukum di Pengadilan Agama dll.

  1. HUKUM PIDANA:

Perkara  Penipuan, Perkara Penggelapan, Perkara Korupsi, Perkara Narkoba, Perkara Pencurian, Perkara Penghinaan, Perkara Pembunuhan, Perkara Penganiayaan, Perkara Merusak Barang Orang Lain, Perkara Pemalsuan, Perkara Hukum Pidana ditingkat Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung RI, serta masalah hukum pidana di seluruh Indonesia dll.

     2. HUKUM PERDATA:

Perkara Hutang Piutang, Perkara Kredit Macet, Perkara Penagihan Hutang Terhadap Orang Lain, Perkara Perbankan (BANK) Perkara Kredit Tanpa Agunan (KTA), Perkara Eksekusi Tanah di Indonesia, Proses diluar Eksekusi dan Proses Eksekusi Hipotik, Pendaftaran / Pencabutan Beban Hipotik, Pemblokiran Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah, Consumer Banking, Corporate Banking, Corporate Guarante, Perkara Hukum Pertanahan di Indonesia (Perkara/Kasus Tanah) Perkara Jaminan Hutang, Perkara Wanprestasi (Ingkar Janji) Perkara Hukum Perkawinan / Keluarga, Perkara Perusahaan, PT, CV, Perkara Hukum Perjanjian, Perkara Hukum Waris,  serta Perkara Hukum Perdata diseluruh Indonesia dll.

  1. HUKUM PERBURUHAN:

Segala sesuatu masalah hukum yang berkaitan dengan hukum perburuhan di seluruh Indonesia (Pengadilan Hubungan Industrial) (PHI) dll.

  1. HUKUM TATA USAHA NEGARA:

Segala sesuatu masalah hukum yang berkaitan dengan hukum tata usaha negara (Pengadilan Tata Usaha Negara) (PTUN) diseluruh Indonesia dll.

  1. HUKUM AGAMA:

Segala sesuatu masalah hukum di Pengadilan Agama diseluruh Indonesia dll.

KANTOR KAMI SETIAP SAAT DAPAT MEMBELA HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HUKUM SAUDARA:

  • Sewaktu saudara diperiksa di kepolisian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian seluruh Indonesia
  • Membuat Laporan Polisi di Kepolisian Republik Indonesia (mendampingi saudara di kepolisian
  • Mendampingi saudara saat di persidangan (di Pengadilan Negeri) dalam persidangan perkara perdata, perkara pidana, perkara tata usaha negara, perkara hubungan industrial, perkara pengadilan agama dll
  • Kantor kami siap menjadi Konsultan Hukum, Advokat, Kuasa Hukum saudara baik itu pribadi, keluarga maupun diberbagai bidang perusahaan PT, CV, BANK dll dalam menghadapi persoalan, agar persoalan yang saudara hadapi tidak semakin sulit.

JAKARTA OFFICE

JL.Bulak Raya Ujung No.30

Klender-Duren Sawit-Jakarta Timur

Telp. 021-8394 0799

Hp. 0812 8282 1838

BEKASI OFFICE

JL.Baru Terusan I Gusti Ngurah Rai

Komplek Violet Garden Blok K-5

Kranji-Kota Bekasi

Telp. 021-4919 2716

Hp. 0813 1528 1246

Dipublikasi di Astarman Ginting | Tag , , , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

Teori Asas – asas Perjanjian Kerja

Teori asas-asas Perjanjian Kerja

Asas Kebebasan Berkontrak

Smua orang, setiap orang, setiap badan hukum, setiap perusahaan bebas untuk BERKONTRAK, kenapa, karena sudah di landasi hukum Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” “Semua perjanjian…” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

Asas Kepastian Hukum

Intinya Setia yang melaksanakan perjanjian kerja, mereka mempunyai kepastian hukum, dan secara pasti mereka mempunyai perlindungan hukum. Bahkan hingga hakim dapat memaksa bagi pihak yang wanprestasi kepada pihak lain

Asas Konsensualisme

Seprti namany adalah konsesus yang berarti kesepakatan, maka perjanjian kerja akan sah demi hukum, setelah tercapainya kesepakatan antar pihak dan perjanjian itu mengikat begitu kesepakatan itu di ucapakan. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian, misalkan syarat harus tertulis – contoh, jual beli tanah merupakan kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dengan akta otentik Notaris.

Asas Itikad Baik

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Asas Kepribadian

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal – tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili dirinya sendiri dan tidak dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Dipublikasi di ILMU HUKUM | Tag , , , , , , , | Meninggalkan komentar