LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pendahuluan

Menurut Fery Edward istilah peraturan perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Pertama, peraturan perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kedua, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.[1] Sedangkan menurut Bagir Manan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan sebagai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan Menurut pasal 1 butir (2) Undang-undang No. 10 tahun 2004, peraturan perundang-perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau tatanan. Oleh karena hal-hal yang diatur bersifat umum, maka aturan hukum juga bersifat abstrak.

HAKIKAT UNDANG-UNDANG MENURUT ROUSSEAU 
Menurut Rousseau, tokoh yang mengetengahkan Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan Negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kekbebasan dari para warganegaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang adalah menjadi hak rakyat sendiri untuk membentuknya, sehingga undang-undangitu merupakan penjelmaan dari kemauan kehendak rakyat. Kemudian suatu Undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (volonte generale) di mana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil.[2]

Dengan demikian “rakyat itu harus tunduk dan mematuhi setiap undang-undang” oleh karena Undang-undang itu merupakan kehendak umum dari masyarakat yang telah dilimpahkan kepada wakil-wakil rakyat[3]. Di Negara Repulik Indonesia, kemauan rakyat (kedaulatan) itu diserahkan oelh rakyat kepada lembaga-lembaga Negara tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan rakyat pada sebelum perubahan UUD 45 kemudian menyerahkan pelaksanaan dari kedaulatan itu kepada Presiden seebaga mandatarisnya. Dan Presiden sebagai Mandataris tersebut membentuk peraturan peraturan perundang-undangan sebagai suatu pelaksanaan kedaualatan itu sendiri yang kemudian disahkan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada kali ini kami akan menggambarkan lembaga-lembaga negara yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden sebagai lembaga penyelenggara tertinggi Pemerintahan negara  dan Perundang-undangan, dan secara keseluruhan yang dapat dianggap sebagai lembaga-lembaga Negara menurut Perubahan UUD 1945 yang antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pembahasan isi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, pasal 19 ayat (1)[4], dan Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Perubahan dirumuskan sebagai berikut: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Sedangkan Pasal 20 UUD 1945 Perubahan, menetapkan :

  1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
  2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
  3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
  4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang.
  5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib di undangkan.

Pasal 5 ayat 1 menunjukkan adanya kekuasaan bersama, “shared power” antara presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang. Dengan demikian persetujuan DPR bukanlah menunjukkan bahwa presiden mempunyai kekuasaan lebih besar dari DPR dalam membentuk Undang-undang. DPR mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-undang. DPR juga memberikan persetujuan dalam hal presiden membuat perjanjian dengan Negara lain (dalam bidang-bidang tertentu). Tugas umum lain DPR juga mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, DPR dilengkapi dengan berbagai hak yaitu hak meminta keterangan kepada presiden, hak mengadakan penyelidikan, hak mengadakan perubahan atas RUU, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan/mengajurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan, hak budget dan hak mengajukan rancangan Undang-undang. Sedangkan hak-hak anggota adalah hak mengajukan pertanyaan, hak protocol dan hak keuangan/administrative[5].

Ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 Perubahan tersebut mempunyai makna, agar di dalam membentuk undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat harus melaksanakannya dengan persetujuan, atau dengan berbarengan, serentak, bersama-sama, oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Oleh karena itu, terlihat bahwa sesudah perubahan UUD 1945 kewwenangan Presiden dalam pembentukan Undang-undang tidak jauh berbeda dengan sebelum Perubahan UUD 1945.

  • Presiden, Lembaga penyelenggara tertinggi Pemerintahan negara  dan Perundang-undangan.

Di dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 (sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945) di rumuskan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar” . pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang tidak dilakukan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, rumusan dari pasal 4 ayat UUD 1945 tersebut mempunyai makna yang sama dengan semula (sebelum Perubahan UUD 1945), sehingga Presiden adalah kepala Pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Apabila dilihat dari teori van Vollenhoven, pengertian pemerintahan (regering)bisa berartikan sebagai lembaga (overheid) dapat pula berarti sebagai suatu fungsi. Pemerintahan dalam arti luas terdiri atas empat fungsi yaitu, ketataprajaan (bestuur) pengaturan (regeling) keamanan/kepolisian (politie), dan peradilan (rechtspark) di mana fungsi yang terakhir ini kemudian dipisahkan karena adanya wawasan Negara berdasar atas hukum (rechstaat)

Pemerintah dalam arti lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 (sebelum dan sesudah) Perubahan UUD 1945 adalah Presiden. Pengertian ini diperjelas oleh rumusan pasal  4 ayat 1 UUD 1945 menegaskan lebih lanjut, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemmerintahan menurut Undang-undang dasar”, dengan demikian jelaslah bahwa sesudah perubahan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia adalah tetap sebagai Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara, yang menjalankan seluruh Tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketataprajaan, keamanan/ kepolisian, dan pengaturan.

Selain itu, karena sesudah Perubahan UUD 1945 Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai pasal 6A UUD 1945 perubahan, sehingga kedudukan Presiden Republik Indonesia sesudah Perubahan UUD 1945 sebenarnya lebih kuat daripada sebelum perubahan UUD 1945. Saat ini, sesudah perubahan UUD 1945 Presiden Republik Indonesia Langsung mendapatkan mandat dari rakyat, sedangkan sebelum Perubahan UUD 1945 Presiden mendapatkan mandat dari rakyat melalui Majelis permusyawaratan rakyat.

Sebagai Penyelenggaran pemerintahan, Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan, oleh Karena Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia. Fungsi pengaturan ini terlihat dalam pembentukan Undang-undang bersama DPR sesuai pasal 20 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UUD 1945 Perubahan, pembentukan Peraturan pemerintahan berdasarkan pasal 5 ayat 2 UUD 1945 (sebelum dan sesudah Perubahan), pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) berdasarkan pasal 22 ayat 1UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan), yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disebut secara langsung oleh UUD 1945, dan juga pembentukan Keputusan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan).

Ada pun penjelasan Kekuasaan Presiden di bidang perundang-undangan, kekuasaan ini menjelma dalam berbagai bentuk:

  • Pembentukan Undang-undang

Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk Undang-undang (UUD pasal 5 ayat 1 dan pasal 20) setiap undang-undang harus ditetapkan presiden setelah memperoleh persetujuan DPR. Kekuasaan membentuk undang-undang ini meliputi hak inisiatif dan menetapkan (rancangan) undang-undang yang sudah disetujui DPR.

  • Pembentukan Peraturan Pemerintah (sebagai) Pengganti Undang-undang (Perpu)

Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (UUD pasal 2 ayat 1) sebagai pengganti undang-undang, perpu sederajat dengan undang-undang (Tap No.XX/MPRS/1966). Dalam praktek “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak hanya karena menghadapi suatu “krisis”. Termasuk juga “kebutuhan yang mendesak”. Misalnya Perpu No.1 tahun 1992 tentang penangguhan mulai berlakunya UU No.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan. Suatu persoalan yang pelu di perhatikan adalah lapangan yang dapat diatur oleh Perpu apakah semua lapangan kehidupan bernegara dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat diatur oleh (dengan) perpu. Dimasa UUDS 1950, Perpu nama Undang-undang Darurat yang diatur dalam pasal 96 ayat 1

“pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang daurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan mendesak perlu diatur dengan segera”

Dalam ketentuan diatas terdapat anak kalimat “untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan”. Tidak jelas arti “penyelenggaraan pemerintahan”. Seandainya diartikan sempit, maka UU Darurat (barangkali begitu pula sebaiknya perpu) hanya berkenaan dengan bidang-bidang yang bersangkutan dengan tugas dan kekuasaan eksekutif. Kalau pendirian ini dianut, perpu tidak boleh mengatur misalnya, mengenai DPR, MPR Kekuasaan Kehakiman. Selain syarat “kegentingan yang memaksa”. Perpunya dibatasi dengan cara “harus diajukan dengan DPR untuk memperoleh persetujuan dalam masa sidang berikutnya”. Apabila DPR tidak menyetujui, Perpu harus dicabut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan sistem pemerintahan Negara republik Indonesia seeperti yan tertulis dalam penjelasan UUD 1945, maka lembaga-lembaga Negara dalam perundang-undangan adalah presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam arti presiden sebagai pembentuk Undang-undang, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi memberikan persetujuan bagi setiap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah (Presiden). Selain itu, tunduknya setiap warga negara terhadap suatu undang-undang dilandasi suatu pemahaman bahwa undang-undang itu merupakan hasil dari lembaga legislatif (Presiden) dengan persetujuan wakil-wakil rakyat

REFERENSI

Jimliy Asshiddiqie, Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUd 1945, FH UI PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm.54

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan jenis, fungsi dan materi muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.120

Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah mada University press, Yogyakarta, 2002, hlm.82

Soehino, Ilmu Negara, Liberti, Yogyakarta, 1980, hlm.156-160


[1]       Fery edwar, dalam Febrian, Disertasi, hlm.61

[2]       Soehino, Ilmu Negara, Liberti, Yogyakarta, 1980, hlm.156-160

[3]       Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan jenis, fungsi dan materi muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.120.

[4]       Prof.Jimliy Asshiddiqie, Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUd 1945, FH UI PRESS, Yogyakarta, 2005, hlm.54

[5]       Philipus M Hadjon, DKK, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah mada University press, Yogyakarta, 2002, hlm.82

Tentang BantuanHukumFakhrazi

Mahasiswa fakultas hukum aktif di salah satu perguruan tinggi negeri di jakarta yang hanya ingin berbagi teori-teori hukum yang ada yang suda jau bertolak belakang dengan praktek hukum yang ada
Pos ini dipublikasikan di Hukum tata Negara. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s