Pengantar lembaga-lembaga Mandiri

Secara teori hukum maupun teori politik teradapat 3 fungsi kekuasaan dalam negara yakni, Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, (1689-1785, Montesqieu) masing-masing kekuasaan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing secara mutlak dalam artian antara kekuasaan satu sama lain tidak mencampuradukan tugas dan fungsinya masing-masing, jika hal itu terjadi maka kebebasan akan terancam.

Dewasa ini istilah trias politica tersebut sudah tidak lagi berfungsi sesuai dengan makna awalnya, dimana antara ketiga kekuasaan masing-masing melakukan tugas dan fungsinya secara eksklusif sendiri-sendiri, kenyataannya anttara ketiga kekuasaan dipastikan harus saling berhubungan dan sederajat hingga dapat mengamati satu sama lain, sesuai berjalannya prinsip yang kemudian biasa di sebut dengan check and balances,

Disisi lain, pada saat zaman begitu cepat berkembang dari segi politik ekonomi dan budaya serta pengaruh baik secara global maupun local menuntut untuk adanya resposif perubahan kepada organisasi pemerintah dalam penyelengaraannya agar menjadi lebih efisien dan efektif, perkembangan tersebut berpengaruh kepada struktur dan oraganisasi lembaga-lembaga Negara dalam pemerintahan, sehingga muncullah lembaga-lembaga Negara sebagai bentuk eksperimrntasi kelembagaan (institutiona experimentation) yang dapat berupa dewan (council), komisi, (commission), komite (committee) badan (Board), atau otorita (authorithy),

Dari perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali hingga saat ini kelembagaan Negara dari ketiga kekuasaan Negara terdapat 34 lembaga Negara yang sudah terbentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, di antaraya yaitu

1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu:

a)      Presiden dan Wakil Presiden;

b)      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

c)      Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

d)     Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

e)      Mahkamah Konstitusi (MK);

f)       Mahkamah Agung (MA);

g)      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti:

a)      Komisi Yudisial (KY);

b)      Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;

c)      Tentara Nasional Indonesia (TNI);

d)     Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

e)      Komisi Pemilihan Umum (KPU);

f)       Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian;

g)      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;

h)      Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS- HAM)49 yang dibentuk berdasarkan undangundang tetapi juga memiliki sifat constitutional importance.

3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:

a)      Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

b)      Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

c)      Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:

a)      Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);

b)      Komisi Pendidikan Nasional;

c)      Dewan Pertahanan Nasional;54

d)     Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas);

e)      Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

f)       Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

g)      Badan Pertanahan Nasional (BPN);

h)      Badan Kepegawaian Nasional (BKN);

i)        Lembaga Administrasi Negara (LAN);

j)        Lembaga Informasi Nasional (LIN).

5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:

a) Menteri dan Kementerian Negara;

b) Dewan Pertimbangan Presiden;

c) Komisi Hukum Nasional (KHN);

d) Komisi Ombudsman Nasional (KON);

e) Komisi Kepolisian;

f) Komisi Kejaksaan.

6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:

a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;

b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);

c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

d) BHMN Perguruan Tinggi;

e) BHMN Rumah Sakit;

f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);

g) Ikatan Notaris Indonesia (INI);

h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi);

– Prof. Dr. Jimmliy Ashidiqqie MA. –

Perkembangan dan Konsolidasi Kelembagaan Negara Pasca Reformasi

Tentang BantuanHukumFakhrazi

Mahasiswa fakultas hukum aktif di salah satu perguruan tinggi negeri di jakarta yang hanya ingin berbagi teori-teori hukum yang ada yang suda jau bertolak belakang dengan praktek hukum yang ada
Pos ini dipublikasikan di Hukum tata Negara, ILMU HUKUM dan tag , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s